Guru PAUD di KBB Dinilai Belum Kompeten

NGAMPRAH, (PRLM).-Tutor atau guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bandung Barat dinilai belum kompeten. Para guru PAUD masih banyak yang lulusan SMA atau bahkan sukarelawan yang merupakan kader PKK atau posyandu.

Kabid Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat, Jalaludin mengatakan, baru sekitar 20 persen guru atau tutor PAUD. Hal itu, menurut dia, sebenarnya telah menyalahi aturan karena guru PAUD harus lulus S-1.

"Itu sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standardisasi PAUD. Ke depan, kami akan lebih selektif lagi," katanya, Minggu (27/5).

Jalaludin juga mengungkapkan, PAUD yang sudah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) baru sekitar 20 lembaga dari total 310 kelompok bermain(kober) dan 302 satuan paud sejenis (SPS).

Hal itu, menurut dia, menjadi tantangan dalam optimalisasi sumber daya pengajar agar visi pendidikan bisa sampai kepada siswa.

Pengajar PAUD, kata Jalaludin, harus memiliki kompetensi sosial, kepribadian, pedagogi, dan profesionalisme.

"Kami tidak ingin PAUD berdiri asal-asalan. Saat ini memang baru 20 persen pengajarnya yang S1 tapi kami coba melalui program pembinaan dengan PTN dan PTS supaya kualitas pengajar menjadi layak," ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Jalaludin, Disdikpora juga akan mengupayakan insentif kepada para pengajar PAUD pada 2013. Pasalnya, saat ini mereka masih mengabdi secara sukarela dan hanya mengandalkan dari biaya operasional pembayaran orang tua siswa.

Dia berharap agar mulai tahun depan setiap bulannya ada insentif Rp50 ribu bagi setiap pengajarnya. Hal itu, menurut dia, pantas diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.

Kasi PAUD Alla Etih Katanya. menambahkan, saat ini di Bandung Barat, PAUD nonformal tersebar di 16 kecamatan. PAUD nonformal terdiri atas 310 kelompok belajar (kober) dan 302 SPS. Jumla siswa kober mencapai 8.400 dan 968 guru, sedangkan SPS 9.788 siswa dan 980 guru.

"Kober menerima siswa 2-4 tahun yang mempersiapkan anak masuk TK, sedangkan SPS untuk anak 4-6 tahun mempersiapkan anak masuk SD," katanya.

Alla menuturkan, setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan Rp200 juta untuk penyelenggaraan PAUD. Dana itu digunakan untuk pelatihan tutor dan kegiatan hari anak. Sementara itu, dana untuk insentif pengajar dan beasiswa anak belum teranggarkan.

"Kami sangat mengapresiasi animo besar pengajar yang dengan sukarela menjadi tutor PAUD. Harapannya, pada 2045 nanti guru PAUD bisa lulusan S-1 semuanya. Itu akan terus kami upayakan," ujarnya.

SUMBER : http://www.pikiran-rakyat.com

Read More

Anak Jalanan Harus Memiliki Keterampilan

WIDI KUSUMA/"PRLM"KOMUNITAS Anak Jalanan dari Yayasan Beribu mengisi acara Deklarasi Pendidikan Sekolah Anak Jalanan Yayasan Beribu, di Jalan Jembatan Opat no. 1, Bandung Selasa (29/5).*

BANDUNG, (PRLM).- Gerakan Pendidikan Masyarakat Anak Jalanan (GERAMP) bekerja sama dengan SD Yayasan Beribu dan Mahasiswa Komunitas Peduli Anak Jalanan (ASPAL), melaksanakan kegiatan Deklarasi Pendidikan Sekolah Anak Jalanan Yayasan Beribu.

"Acara ini dibuat agar anak jalanan lebih terkoordinasi dan bisa memiliki keterampilan," kata Pengelola, Pembina dan Tutor GERAMP, Taryan di SD Yayayan Beribu Jalan Jembatan Opat no. 1 Kiaracondong Bandung, Selasa (29/5).

Taryan mengharapkan, dengan adanya acara ini, Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Setempat lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap anak jalanan. "Fakir miskin dan anak terlantarkan dipelihara negara, meskipun mereka berasal dari jauh namun mereka masih berada di wilayah kota kita," ujarnya

Taryan juga menerangkan bahwa sekarang GERAMP sedang mengadakan program Pramuka Anak Jalanan, sebelumnya anak-anak jalanan sudah dilantik menjadi Pramuka Siaga

SUMBER : http://www.pikiran-rakyat.com

Read More

Seminar Nasional Kepemudaan

BANDUNG, (PRLM).- Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Bandung akan menyelenggarakan Seminar Nasional Kepemudaan dengan tema " Melalui Hari Kebangkitan Nasional, Kita tingkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan Nasional Menuju ASEAN Community 2015” di Hotel Savoy Homann Jalan Asia Afrika No. 112 Bandung, 23-24 Mei 2012.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadin Dispora) Kota Bandung Ebet Hidayat berpendapat tujuan seminar ini untuk meningkatkan kemampuan generasi muda dalam mempersiapkan generasi yang profesional serta menumbuhkan semangat jiwa pemimpin dan berjiwa kebangsaan.

SUMBER : http://www.pikiran-rakyat.com

Read More

Strategi Pemberdayaan Perempuan Belum Sepenuhnya Diterapkan

Golkar, Demokrat, PDI-P Tak Punya Strategi Jender?

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga srikandi partai politik terbesar di DPR, yaitu Nurul Arifin (Partai Golkar), Theresia Pardede (Partai Demokrat), dan Rieke Diah Pitaloka (PDI Perjuangan) membantah partainya tidak memiliki strategi pemberdayaan perempuan dan keadilan jender. Mereka menyatakan sudah punya strategi, meskipun belum sepenuhnya diterapkan dalam program yang maksimal.

Bantahan mereka disampaikan saat diskusi yang dimoderatori oleh sosiolog Universitas Indonesia (UI), Imam B Prasodjo, di Kampus Program Studi Kajian Jender, Program Pascasarjana UI, Kamis (10/11/2011) di Salemba, Jakarta.

Dalam diskusi itu, Ani Soetjipto dan Shelly Adelina dari Program Studi Kajian Jender, Program Pascasarjana UI, mengungkapkan, sebagian kesimpulan studi komparatif terhadap tiga parpol terbesar pemenang Pemilu 2009, yang dinilai tak memiliki strategi pemberdayaan dan keadilan jender.

Tiga partai terbesar itu dipilih dalam penelitian karena dapat menentukan dan mendominasi kekuatan politik, yang dapat menyebabkan akses dan kontrol dari partai menengah akan mengalami hambatan dan menentukan dalam pengambilan kebijakan publik. Kursi keterwakilan mereka cukup besar.

"Saya menolak kalau disebutkan Partai Golkar tidak memiliki strategi pemberdayaan perempuan dan keadilan jender. Partai Golkar memiliki departemen perempuan, yang aktif melakukan pelatihan terhadap kelompok perempuan melalui berbagai program," ungkap Nurul.

Nurul mengakui, akses untuk menjadi pimpinan di jajaran Partai Golkar tidak mudah jika tidak memiliki historis nama besar keluarga. "Kuota 30 persen perempuan memang sudah terpenuhi di partai, akan tetapi tidak strategis dan menentukan karena hanya di tingkat kelompok kerja," kata Nurul.

Rieke juga tak sependapat. "PDI-P melalui berbagai program menugaskan pimpinan daerah asal PDI-P untuk mengurangi pembangunan mal dan mempertahankan pasar tradisional. Di balik program itu, PDI-P mempertahankan ruang bagi perempuan melaksanakan kesetaraannya," kata Rieke.

Adapun Theresia mengemukakan, sebagai partai baru, Partai Demokrat juga mengedepankan sejumlah program. "Pak SBY sering mengingatkan program-program pemberdayaan perempuan terus

SUMBER : KOMPAS.COM

Read More

KEWIRAUSAHAAN

1. Hakikat dan Konsep Dasar Kewirusahaan
Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dll. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama.
Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 2007 : 18).
Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), ekplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921), dan mendapatkan secara bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803).
Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Ø Richard Cantillon (1775)
Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-employment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian
Ø Jean Baptista Say (1816)
Seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya.
Ø Frank Knight (1921)
Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang worausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan
Ø Joseph Schumpeter (1934)
Wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahanperubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru.
Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk
(1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru,
(2) memperkenalkan metoda produksi baru,
(3) membuka pasar yang baru (new market),
(4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau
(5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya.
Ø Penrose (1963)
Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam system ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan.
Ø Harvey Leibenstein (1968, 1979)
Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatann yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya.
Ø Israel Kirzner (1979)
Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasila akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian.
Ø Peter F. Drucker
Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.
Ø Zimmerer
Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).
Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluangpeluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan innovatif. Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi kewirausahaan bias bersifat sementara atau kondisional.
Kesimpulan lain dari kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi.
Istilah wirausaha muncul kemudian setelah dan sebagai padanan wiraswasta yang sejak awal sebagian orang masih kurang sreg dengan kata swasta. Persepsi tentang wirausaha sama dengan wiraswasta sebagai padanan entrepreneur. Perbedaannya adalah pada penekanan pada kemandirian (swasta) pada wiraswasta dan pada usaha (bisnis) pada wirausaha. Istilah wirausaha kini makin banyak digunakan orang terutama karena memang penekanan pada segi bisnisnya. Walaupun demikian mengingat tantangan yang dihadapi oleh generasi muda pada saat ini banyak pada bidang lapangan kerja, maka pendidikan wiraswasta mengarah untuk survival dan kemandirian seharusnya lebih ditonjolkan.
Sedikit perbedaan persepsi wirausaha dan wiraswasta harus dipahami, terutama oleh para pengajar agar arah dan tujuan pendidikan yang diberikan tidak salah. Jika yang diharapkan dari pendidikan yang diberikan adalah sosok atau individu yang lebih bermental baja atau dengan kata lain lebih memiliki kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasarn advirsity (AQ) yang berperan untuk hidup (menghadapi tantangan hidup dan kehidupan) maka pendidikan wiraswasta yang lebih tepat. Sebaliknya jika arah dan tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan sosok individu yang lebih lihai dalam bisnis atau uang, atau agar lebih memiliki kecerdasan finansial (FQ) maka yang lebih tepat adalah pendidikan wirausaha. Karena kedua aspek itu sama pentingnya, maka pendidikan yang diberikan sekarang lebih cenderung kedua aspek itu dengan menggunakan kata wirausaha. Persepsi wirausaha kini mencakup baik aspek financial maupun personal, sosial, dan profesional (Soesarsono, 2002 : 48)
2. Ciri dan Watak Wirausaha
Ø Ciri-ciri dan watak kewirausahaan
1. Percaya diri Keyakinan, ketidaktergantungan, individualistis, dan optimisme
2. Berorientasi pada tugas dan hasil Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik dan inisiatif
3. Pengambilan resiko Kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan
4. Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik
5. Keorisinilan Inovatif dan kreatif serta fleksibel
6. Berorientasi ke masa depan Pandanga ke depan, perspektif Dalam konteks bisnis, seorang entrepreneur membuka usaha baru (new ventures) yang menyebabkan munculnya produk baru arau ide tentang penyelenggaraan jasa-jasa.
Ø Karakteristik tipikal entrepreneur (Schermerhorn Jr, 1999) :
1. Lokus pengendalian internal
2. Tingkat energi tinggi
3. Kebutuhan tinggi akan prestasi
4. Toleransi terhadap ambiguitas
5. Kepercayaan diri
6. Berorientasi pada action
Ø Karakteristik Wirausahawan (Masykur W)
1. Keinginan untuk berprestasi
2. Keinginan untuk bertanggung jawab
3. Preferensi kepada resiko menengah
4. Persepsi kepada kemungkian berhasil
5. Rangsangan untuk umpan balik
6. Aktivitas Energik
7. Orientasi ke masa depan
8. Ketrampilan dalam pengorganisasian
9. Sikap terhadap uang
Ø Wirausahawan yang berhasil mempunyai standar prestasi (n Ach) tinggi. Potensi kewirausahaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : (Masykur, Winardi)
1. Kemampuan inovatif
2. Toleransi terhadap kemenduaan (ambiguity)
3. Keinginan untuk berprestasi
4. Kemampuan perencanaan realistis
5. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan
6. Obyektivitas
7. Tanggung jawab pribadi
8. Kemampuan beradaptasi (Flexibility)
9. Kemampuan sebagai pengorganisator dan administrator
10. Tingkat komitmen tinggi (survival)
Ø Jenis Kewirausahaan (Williamson, 1961)
1. Innovating Entrepreneurship
Bereksperimentasi secara agresif, trampil mempraktekkan transformasi-transformasi atraktif
2 Imitative Entrepreneurship
Meniru inovasi yang berhasil dari para Innovating Entrepreneur
3. Fabian Entrepreneurship
Sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal tetapi yang segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali, apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan.
4. Drone Entrepreneurship
Drone = malas. Penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun hal tersbut akan mengakibatkan mereka merugi diandingkan dengan produsen lain. Di banyak negara berkembang masih terdapat jenis entrepreneurship yang lain yang disebut sebagai Parasitic Entrepreneurship, dalam konteks ilmu ekonomi disebut sebagai Rent-seekers (pemburu rente). (Winardi, 1977)
3. Proses Kewirausahaan
Tahap-tahap Kewirausahaan Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha :
a) Tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri / manufaktur / produksi atau jasa.
b) Tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap "jalan", tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek : pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.
c) Mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi
d) Mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil.

SUMBER : http://indiradamayanti.blogspot.com/2009/07/artikel-kewirausahaan.html

Read More

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang community development sebagai  suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungancollective action dan networking yang dikembangkan masyarakat.

Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan community development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin komplek dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian community  development dan community empowerment, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self-organizing dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Seperti yang dilaporkan Deliveri (2004), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM  sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim PM dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim PM dapat dilakukan minimal  3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai pensehat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu direorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan “put the farmers first”.

Menurut Nasikun (2000:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisitaif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta  penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akanlebih adil bagi masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelajutan.

SUMBER http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html

Read More

Read More